Kamis, 18 September 2008

MENANTI KEBERHASILAN GUBERNUR PILIHAN WARGA JAWA BARAT

Suksesnya proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang menurut perhitungan versi KPUD dimenangkan oleh pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (HADE) adalah merupakan suatu keberhasilan masyarakat Jawa Barat. Sebagai warga negara dan masyarakat yang baik sudah sepatutnya kita memberikan dukungan dan menerima hasil pelaksanaan pemilihan tersebut. Oleh karena itu sosok figur dan kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang akan memegang tampuk kepemimpinan Jawa Barat tahun 2008-2013 benar-benar harus mendapatkan perhatian serius. Pasangan gubernur dan wakil gubernur tersebut akan menjadi nakhoda, penentu arah dan keberhasilan Jawa Barat dalam mencapai kemajuan pembangunan di segala bidang.

Jajaran pemerintahan, dunia usaha, dan seluruh masyarakat Jawa Barat sudah barang tentu banyak berharap pada atas tiga hal, yaitu: Pertama, realisasi Visi dan Misi Gubernur Terpilih yang telah dijanjikan pada saat kampanye dengan menyesuaikannya ke dalam perencanaan anggaran. Kedua, Akselerasi Gubernur Terpilih dalam merangkul segenap elemen masyarakat, dunia usaha dan jajaran pemerintahan serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan yang ketiga, pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih mampu memberikan peningkatan yang lebih baik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Jawa Barat.

Untuk dapat mengimplementasikan harapan tersebut di atas, maka agar setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, yang bersangkutan harus mempunyai kemauan dan kemampuan untuk:

1. Memahami sifat, budaya serta aspirasi masyarakat Jawa Barat yang heterogen, dan mengakomodasikan secara proporsional dan profesional lewat aktualisasi kebijakan serta program dan kegiatan yang telah direncanakan.

2. Memahami karakteristik, potensi, kendala serta peluang yang ada pada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat.

3. Memahami sistem politik, birokrasi, dan budaya serta program-program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang sedang berjalan, kemudian disempurnakan dan ditingkatkan lebih baik demi kamajuan Jawa Barat.

4. Membangun budaya kerja dan menggunakan sumber daya efektif dan efisien, serta melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap berbagai kepentingan yang ada di Jawa Barat.

Gubernur Terpilih Bukan Milik Kelompok

Gubernur yang berhasil adalah gubernur yang mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan tujuan dan harapan dari berbagai macam latar belakang kelompok masyarakat. Kemampuan ini lebih merujuk bahwa bagaimana merasakan denyut nadi masyarakat serta memelihara konsistensi Visi Misi yang dicanangkan. Dalam suasana seperti ini, maka gubernur diharapkan mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

Seseorang yang telah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur bukan lagi milik kelompok atau konstituen tertentu namun milik seluruh warga masyarakat, sehingga mereka harus mampu menyatakan dan mengajak konstituen atau rakyatnya untuk membangun harapan dan realitas sekaligus. Pemimpin harus berada dan bersama-sama rakyatnya untuk bekerja keras secara bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Walaupun misalkan pada saat pilkada di daerah tersebut konstituen lebih banyak memilih dan memenangkan calon yang lain. Sejak dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur saat itu pula mereka menjadi seorang pemimpin bagi seluruh warga masyarakat di daerahnya. Sehingga mereka mau tidak mau harus mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan seluruh warga masyarakat di daerahnya.

Begitu pun dengan warga Propinsi Jawa Barat, dari partai pengusung manapun seorang Calon menjadi Gubernur Terpilih, mereka harus memahami kenyataan hasil pesta demokrasi dan mendukung program-program yang direncanakan oleh Gubernur Terpilih. Kesalahan dalam menentukan pilihan pada 13 April 2008 lalu, maka penderitaan sepanjang lima tahun akan dipukul oleh kita semuanya. Makanya, Para Gubernur dan Wakil Gubernur harus ingat dengan janjinya ketika masa kampanye lalu. Jangan sampai terjadi warga masyarakat banyak menderita kelaparan, sementara sang calon telah terpilih melupakannya.

Perlunya kerjasama DPRD dan Gubernur Terpilih

Kenyataan yang terjadi di Jawa Barat, Gubernur Terpilih hanya mempunyai dukungan kursi 21 dari 100 kursi di DPRD . Hal ini banyak diprediksi oleh para pengamat akan menyulitkan kesinambungan visi dan misi Sang Gubernur. Hal tersebut mungkin ada benarnya, namun dapat terjadi pula, hal ini menjadi motor penggerak bagi eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan yang amanah. Para aparat birokrasi akan bekerja dengan semangat yang tinggi untuk menghasilkan perecanaan serta melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.

Maka dari itu, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus dapat bekerjasama dengan semua kalangan, terutama pihak DPRD Jawa Barat, untuk membangun Jabar ke depan. Gubernur dan DPRD harus bisa menjadi mitra kerja dalam membuat berbagai kebijakan daerah untuk kepentingan rakyat. Hubungan kerja harus selaras dan saling dukung, bukan menjadi lawan dan saingan satu sama lain.

DPRD pun demikian, harus memahami kenyataan hasil pilihan masyarakat dan bersama-sama memposisikan diri untuk merancang berbagai kebijakan untuk kepentingan dan berpihak kepada masyarakat.

Dukungan Aparat Birokrasi

Seseorang yang telah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur bukan lagi milik kelompok atau konstituen tertentu, melainkan sebagai pemimpin birokrasi pemerintahan sekaligus pemimpin seluruh masyarakat. Maka dari itu, tuntutan kompetensi dan profesionalisme kepemimpinan di lingkungan birokrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja sumberdaya aparatur, menjadi suatu kebutuhan mendesak yang secara terus-menerus perlu diaktualisasikan kompetensinya.

Pada era kepemimpinan aparatur pemerintah seperti sekarang ini dituntut pola yang melayani dan mampu memberikan stimulan serta keteladanan untuk mendorong tumbuhnya motivasi yang dipimpin agar mampu berkreasi, berinovasi, dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Untuk itu dibutuhkan dukungan aparat birokrasi, sebagai motor penggerak roda pemerintahan di jawa barat. Tinggal bagaimana para Gubernur dan Wakil Gubernur secara efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya aparatur yang ada di jawa barat.

Tentunya dukungan itu tidak datang dengan sendirinya kalau tidak dibarengi dengan perilaku cerdas manajerial sang gubernur. Karena banyak pengalaman yang terjadi membuktikan, sekalipun tingkat kemampuan ilmu pengetahuan dan ketrampilan profesionalnya cukup memadai, apabila dalam menjalankan kepemimpinannya menerapkan pola atau gaya kepemimpinan yang arogan, feodalistik, dan tidak share and care, maka sinergi dan kerja sama diantara jajaran birokrasi tidak dapat terbangun. Akibatnya, tidak jarang pemimpin yang seperti ini banyak mengalami hambatan dan kegagalan.

Guna meningkatkan dukungan dan kerjasama tim dalam birokrasi, perlu dikembangkan pendekatan kepemimpinan pelayanan, yang pada akhirnya diharapkan timbul dari mereka rasa motivasi utama untuk menolong orang lain. Jadi sebagai pemimpin birokrasi, haruslah menempatkan model pelayanan bagi orang lain, sebuah cara pendekatan holistik kepada pekerjaan, rasa kemasyarakatan dan kekuasaan pembuatan keputusan yang dibagi bersama.



irfan setiawan
ipdn

Tidak ada komentar: