I. PENDAHULUAN
Pegadaian sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berstatus Perum (Perusahaan Umum) merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Perum Pegadaian menjalankan fungsi sebagai pengganti bank yaitu penyalur pinjaman dana ke masyarakat dan salah satu sumber dana pembangunan, karena itu Pegadaian dituntut harus menunjukkan kinerja keuangan yang baik agar menjadi salah satu lembaga keuangan bukan bank yang dapat diandalkan untuk periode sekarang dan periode yang akan datang.
Pegadaian turut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dibidang perekonomian, terutama membantu dalam hal menyediaan atau memberikan pendanaan untuk dijadikan sebagai modal dalam melakukan usaha yaitu lewat jasa gadai sedangkan atribut lain adalah jasa penaksiran barang , jasa penitipan barang dan toko emas. Salah satu tantangan dari perkembangan Perum Pegadaian adalah bagaimana meningkatkan pelayanan untuk mempertahankan loyalitas konsumen.
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian mempunyai peranan penting dalam penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan usaha diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang selama ini dipergunakan untuk keperluan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai berasal dari dana intern Perusahaan dan pinjaman dari lembaga keuangan masih belum mencukupi, maka diperlukan dana dari sumber lain yang sah.
Perusahaan Umum Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, perlu didukung dengan partisipasi masyarakat berupa keikutsertaan dalam pendanaan.
Dengan persaingan yang begitu ketat saat ini, kualitas jasa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh dalam pengembangan jasa pegadaian. Mempertahankan konsumen menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan jasa khususnya perbankan yang bergerak dalam consumer banking. Kunci sukses di pasar persaingan perbankan bukan terletak pada bunga (harga) akan tetapi terletak pada distribusi pelayanan untuk menciptakan nasabah yang loyal dengan meretensi nasabahnya. Membuat nasabah tetap loyal adalah senjata utama yang harus dilakukan oleh suatu bank, bank harus bisa menciptakan loyalty tidak cukup hanya satisfaction, karena kepuasan bukanlah tujuan akhir. Perusahaan sebaiknya tidak boleh berhenti apabila telah memberikan kepuasan kepada nasabahnya, tetapi terus berupaya bagaimana menciptakan agar nasabah tersebut tidak berpindah ke bank lain dan nasabah menjadi semakin loyal. Penerapan Kualitas jasa.
II. DATA DAN FAKTA
Lembaga keuangan sebagai salah satu pelaku ekonomi merupakan inti dari sistem keuangan suatu negara, termasuk Indonesia. Karena lembaga keuangan adalah tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta maupun perorangan menyimpan dana dan memperoleh pinjaman dana. Bentuk lembaga keuangan terbagi dua jenis yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pegadaian sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berstatus Perusahaan Umum
Pada tahun 2008 ini Perum Pegadaian telah menargetkan omset untuk seluruh produknya mencapai Rp26 triliun, meningkat 24% dibandingkan dengan proyeksi pencapaian 2007 sebesar Rp21 triliun. Sementara itu untuk laba, perseroan menargetkan mampu mencapai angka Rp716 miliar, naik sekitar Rp106 miliar atau 17% dari proyeksi laba tahun 2007 sebesar Rp610 miliar.
Saat ini nasabah pegadaian berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Jumlah nasa bah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pegadaian sudah diterima masyarakat dengan baik. Jumlah nasabah Perum Pegadaian tahun akhir tahun 2007 sebanyak mencapai 7,6 juta orang dan untuk jumlah dana yang telah disalurkan kepada nasabah hingga triwulan ke tiga tahun ini mencapai Rp17,9 triliun atau sekitar 88 persen dari realisasi target yang diingin dicapai sebesar Rp20,3 triliun. Dengan kemajuan ini pegadaian memberi kontribusi pada pemerintah baik dalam bentuk pajak atau deviden dan yang terpenting kontribusi bagi masyarakat.
Berkembangnya perusahaan menuntut pegadaian untuk melakukan terobosan dengan meluncurkan berbagai jasa layanan seperti pemberian kredit rumah, kredit usaha rumah tangga (krista), kreasi dan kiriman uang secara cepat seluruh dunia (kucica) yang kesemuanya jasa itu mulai berjalan di sejumlah daerah. Perum Pegadaian memiliki 863 unit kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melayani nasabah dan 55 unit diantaranya adalah outlet syariah yang terdapat di Aceh dan sebagian kecil di Jawa.
Sementara itu pegadaian juga melakukan undian nasabah Pegadaian se-Indonesia memperebutkan 365 hadiah terdiri dari 155 telepon seluler, 100 unit lemari es, 75 unit televisi dan 35 unit sepeda motor.
III. PEMBAHASAN MASALAH
Perubahan dalam dunia usaha yang semakin cepat mengharuskan pengadaian untuk merespon perubahan yang terjadi, problem sentral yang dihadapi perusahaan-perusahaan termasuk pagadaian saat ini adalah bagaimana perusahaan tersebut menarik konsumen dan mempertahankanya agar perusahaan tersebut dapat bertahan dan berkembang, tujuan tersebut akan tercapai jika perusahaan melakukan proses pemasaran dengan pelayanan yang baik.
Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tetapi dalam pemasaran modern seperti ini paragdima pemasaran telah bergeser, tidak hanya menciptakan transakasi untuk mencapai keberhasilan pemasaran tetapi perusahaan juga harus menjalin hubungan dengan konsumen dalam waktu yang panjang. Paragdima tersebut disebut relationship marketing dasar pemikiran dalam praktek pemasaran ini adalah, membina hubungan yang lebih dekat dengan menciptakan komunikasi dua arah dengan mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan perusahaan.
Relationship marketing mampu memperdayakan kekuatan keinginan konsumen dengan tekanan teknologi informasi untuk memberikan kepuasan pada konsumen. Cakupannya meliputi tuntutan manajemen mutu terpadu secara global untuk menghadapi kebutuhan bisnis konsumen dengan lebih agresif. Strategi bisnis difokuskan pada kelanggengan dan pemuasan konsumen serta bekerja untuk mengantisipasi kebutuhan serta penyesuaian hasil produk.
Salah satu indikator yang cukup handal untuk kelangsungan hidup dan keuntungan dari suatu proses bisnis adalah kelanjutan dari kepuasan konsumen. Diperkirakan untuk menarik satu konsumen baru diperlukan biaya mulai dari lima sampai lima belas kali, dibandingkan dengan menjaga hubungan dengan satu konsumen lama.
Perum Pegadaian adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa dengan kondisi tersebut Perum Pegadaian sebaiknya menyadari pentingnya konsep relationship marketing. Hal tersebut diwujudkanya dengan menerapkan relationship marketing pada Perum Pegadaian. Konsep ini mengharapkan adanya inovasi dan peningkatan fasilitas agar dapat menciptakan loyalitas konsumen terhadap Perum Pegadaian sehingga tercipta hubungan jangka panjang yang harmonis antara perusahaan dan konsumen.
Kenapa ini bisa terjadi? Karena model bisnis gadai menghasilkan partnership yang memberikan win-win solution baik bagi Pegadaian maupun bagi orang miskin yang menjadi konsumennya. Di sinilah letak keindahan model bisnis Pegadaian. Karena kenyataan ini dapat diyakini bahwa bisnis model ini akan sustainable dan bisa bertahan bahkan sampai 100 tahun ke depan. Karena Pegadaian mengembangkan model”social business enterprise” yang ideal. Berikut ini 3 (tiga) strategi pelayanan yang dikembangkan oleh Perum Pegadaian dalam bersaing dalam dunia bisnis sehingga tetap eksis yaitu:
1. Selling as COMPASSION. 99 persen salesman di dunia bisnis akan mengatakan, menjual adalah mencari duit. Celakanya, tak jarang terjadi untuk kepentingan mencari duit, si salesman menghalalkan segala cara. Apa pun cara ditempuh, termasuk menipu dan memberdayai konsumen, agar si salesman bisa mengeruk sebanyak mungkin uang dari kocek konsumen. Di Pegadaian, aktivitas pelayanan dilandasi ketulusan nurani untuk membantu peningkatan struktur ekonomi masyarakat. Karena itu pelayanan adalah sebuah panggilan untuk pengentasan kemiskinan.
2. Marketing as EMPOWERMENT. Esensi dari model bisnis Pegadaian sesungguhnya adalah pemberdayaan. Pegadaian memberikan kail, agar masyarakat mendapatkan ikannya. Ada satu produk layanan di Pegadaian mengesankan yaitu Gadai Gabah. Tujuan tujuan produk ini, yaitu membantu memberdayakan diri para petani dan terlepas dari para tengkulak. Dengan modal yang diberikan Pegadaian, si petani pun bisa mengembangkan usaha pertaniannya secara lebih produktif.
3. Business as CULTURAL INTERACTION. Pendekatan yang digunakannya tak sebatas pendekatan bisnis murni, tapi yang justru lebih powerful melalui pendekatan kultural. Pendekatan ini membutuhkan pemahaman yang utuh terhadap latar belakang sosial-kultural dan segala segi kehidupan masyarakat yang menjadi konsumennya.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Konsumen sangat senang bila mereka diberikan value yang lebih ketika mereka dilayani. Dimana diharapkan dengan memberikan value yang diinginkan konsumen akan membuat konsumen senang dan pada akhirnya loyal terhadap produk kita. loyalitas itu bukan hanya mencegah konsumen yang defect dan mengharapkan kontribusi yang lebih besar dari konsumen, tetapi lebih mengutamakan pengertian dan bagaimana mengelola enam segmen loyalitas. Profil tersebut juga menekankan strategi yang berbeda-beda yang dibutuhkan untuk menangani setiap segmen dan langkah yang perlu dilakukan perusahaan untuk menerapkan hal ini. Ketika dikombinasikan dengan customer value analysis yang standard, profil ini dapat membantu perusahaan dalam menetapkan prioritas untuk membangun loyalitas berdasarkan besarnya kesempatan.
Perum Pegadaian hendaknya merealisasikan layanan produk dengan baik dan matang agar tidak mnyimpang dari rencana yang ditetapkan sehingga perusahaan perum pegadaian mampu tetap eksis dan dibutuhkan masyarakat serta dapat memuaskan nasabah sehingga pada akhirnya akan membuat nasabah loyal. Memiliki nasabah yang loyal merupakan aset dan kunci sukses sebuah bank karena dapat meningkatkan laba.
DAFTAR BACAAN
Antara News, 21/11/07,Pegadaian Optimis Raih Laba Rp450 Miliar, http://www.antara.co.id
Blackwell, dkk, 2007, Consumer Behavior: An Asia Pasific Approach,Nelson Australia Pty Limited, Australia
Taylor, Steven. A., Celuch, Kevin, dan Goodwin Stephen, 2004, The Important of Brand Equity to Customer Loyalty, Journal of Product and Brand Management, Volume 13, Nomor 4, hal. 217-227.
Peraturan Pemerintah RI, Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Obligasi Perusahaan Umum Perum Pegadaian
Syafrizal Helmi S, SE, M.Si, 2006 Buku Bahan Ajar Studi Kelayakan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara
Utomo, Priyanto Doyo, 2006, Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen Pada Operator Telepon Seluler. Thesis: Universitas Gadjah Mada
Wahyu Utomo 2008, “Mutiara dalam Lumpur” Yuswohady MarkPlus Institute of marketing (MIM) www.jurnalnasional.com © 2008
Kamis, 18 September 2008
PROSPEK PENGEMBANGAN KACANG KEDELAI
Penghujung tahun 2007 baru saja kita lalui, sebagai sebuah pertanda masuknya era yang bagi khalayak umum memberikan semangat dan harapan baru bagi kemajuan bangsa yang masih dalam keterpurukan ini. Betapa tidak, carut marutnya situasi politik yang ditandai dengan begitu maraknya aksi menentang hampir setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, seakan telah menjadi headline berita sehari-hari. Makin menurunnya moral bangsa dengan berbagai tindak criminal yang diperbuatnya hingga kebijakan ekonomi yang makin tak berpihak pada kesejahteraan rakyat, semakin menambah panjang catatan kelam bangsa dimasa yang telah berlalu.
Namun, kondisi yang kita temui saat ini ternyata jauh panggang dari api. Tak ada yang berbeda. Menghadapi persoalan bangsa ini, seolah mengurai simpul yang tak pernah ada habisnya. Baru beberapa hari ‘era baru’ ini kita lalui, bangsa ini kembali dihantam oleh krisis ekonomi, kelangkaan minyak tanah dan mencuatnya harga kedelai hingga 200%.
Kondisi ini sungguh memprihatinkan. Bangsa Indonesia yang dikenal kaya akan sumber daya mineralnya serta produksi pertaniannya, justru menjadi bangsa yang kekurangan dan tak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sebagian menilai ini sebagai sebuah ‘kutukan’, akibat masyarakatnya yang enggan bekerja keras lantaran segalanya telah tersedia disekitarnya. Namun perlu digarisbawahi pula bahwa kebijakan pemerintah pun kerapkali tidak memiliki strategi yang matang.
B. KEBIJAKAN STRATEGIS SWASEMBADA KACANG KEDELAI
Kelangkaan minyak tanah dipasaran mungkin sudah menjadi hal biasa bagi sebagian kalangan. Namun naiknya harga kedelai dari Rp 3.500/kg menjadi Rp 7.800/kg sungguh merupakan berita besar karena kenaikan ini merupakan yang tertinggi sejak 24 tahun terakhir. Akibatnya ribuan produsen tahu dan tempe diseluruh tanah air gulung tikar. Mereka benar-benar terpukul. Sebagian terpaksa mengurangi jumlah pekerja, memperkecil ukuran dan menurunkan kualitas, menaikkan harga hingga menghentikan produksinya. Tak pelak, perekonomian nasional pun terpukul dalam karena produksi tahu dan tempe ini merupakan produksi menengah kebawah yang cukup banyak menyerap tenaga kerja.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, mengatakan gejolak harga kedelai disebabkan oleh masalah klasik yakni turunnya produksi dalam negeri dan naiknya harga di pasar global. Menurut catatan BPS pada tahun 2006 produksi kedelai nasional mencapai 747.611 ton, pada tahun 2007 turun menjadi 608.263 ton. Di sisi lain, peningkatan impor kedelai naik 6,7 persen setiap tahunnya. Ada banyak penyebab turunnya produksi kedelai nasional diantaranya gagal panen, menciutnya lahan tanaman pangan, dan bencana alam.
Jika kita melihat tingkat kebutuhan kedelai dalam negeri yang mencapai 1,9 juta-2 juta ton per tahun (Seputar Indonesia,16 januari 2008), maka sekitar 70% kebutuhan kedelai bergantung pada impor dari luar negeri. Hal ini praktis menyebabkan naiknya harga kedelai dunia yang saat ini mencapai 100% dari 300 dollar AS per ton menjadi 600 dollar AS per ton, memberikan dampak yang cukup signifikan bagi harga kedelai nasional.
Kebijakan impor yang dominan terhadap produksi nasional ini sesungguhnya justru semakin memperpuruk perekonomian rakyat. Jika kita melihat kembali kebijakan yang dilakukan pemerintah pada tahun 1999, dengan kebijakan pasar bebasnya pemerintah membuka keran impor kedelai dan menurunkan bea masuk. Waktu itu pasar nasional dibanjiri kedelai impor, akibatnya harga kedelai di tingkat petani tertekan, petani banyak yang merugi dan sebagai akibatnya banyak petani yang hengkang dari produksi kedelai.
Kebijakan impor akan bertambah rumit ketika nuansa politik ketika nuansa politik ikut menyelimuti perdagangan antar negara ini. Sejahrahwan Prof. Onghokham, yang meneliti impor menjelang Pemilu pertama tahun 1955 menyatakan bahwa menjelang Pemilu kegiatan yang dilakukan oleh mereka yang berafialiasi dengan partai politik tertentu cenderung meningkat. Penelitian itu memang tidak mengungkap sejauh mana keterkaitan mereka dengan kebutuhan dana untuk partai tertentu. Akan tetapi, penelitian tersebut mengingatkan kita tentang betapa besar kebutuhan dana untuk menghidupi partai politik, dan kedelai merupakan komoditas yang cukup mudah dicairkan menjadi dana segar.
Keadaan ini diperparah dengan kebijakan pertanian yang keliru. Pemerintah mengutamakan usaha-usaha agrobisnis perkebunan yang berlahan luas seperti kelapa sawit, disisi lain pembangunan tanaman pangan terbengkalai. Sedangkan infrastruktur irigasi tidak digunakan bahkan yang sudah ada pun tidak dipelihara sehingga kuantitas dan kualitasnya menurun. Sementara itu, jumlah lahan pertanian pangan terus menyusut dan tidak dijalankannya pembaruan agrarian. Disamping itu janji pemerintah untuk membagi-bagikan lahan kepada petani melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ada perwujudannya. Sehingga wajar jika para petani sudah tidak tertarik lagi menanam kedelai karena tidak adanya insentif bagi petani untuk menanam kedelai dan harga kedelai dipasar tidak bisa menutupi ongkos produksi.
Menyangkut solusi gejolak harga kedelai saat ini, memang perlu diadakan operasi pasar untuk menurunkan dan menyetabilkan harga. Untuk sementara waktu, pendapat ketua IV bidang profesi Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI), Ir Nur Hidayat dengan melakukan substitusi bisa diterapkan. Substitusi atau bahan pengganti bisa ditempuh dengan mengkombinasikan antara kacang kedelai impor dengan kedelai local. Jika dirasa masih mahal, maka bisa dicari bahan baku lain yang tetap berasal dari kacang-kacangan. Misalnya kacang hijau, koro, isi kacang panjang dan bahkan petai Cina.
Namun secara jangka panjang kita harus berswasembada kedelai karena kedelai yang ada di pasar dunia tidak akan mencukupi kebutuhan Indonesia jikalau produksi nasional terus turun. Untuk mencapai swasembada itu ada tiga hal utama yang harus dilakukan pemerintah, pertama, segera melaksanakan pembaruan agraria. Kedua, membangun infrastruktuir di pedesaan seperti irigasi dan jalan-jalan desa bukan hanya jalan tol saja yang dibangun. Ketiga, tegakkan kedaulatan pangan dengan cara berswasembada dan melepaskan ketergantungan terhadap mekanisme pasar bebas.
Mengenai kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif impor dari 10% hingga 0% sesungguhnya takkan mampu memberikan dampak yang signifikan, jika pada kenyataannya impor masih tetap dominan. Yang justru nampak dari kondisi ini adalah kealpaan kebijakan dalam ketahanan pangan. Pemerintah tidak memiliki strategi kebijakan atas produksi dan system komoditas kedelai yang mapan jika menghadapkan petani dengan pasar global. Akhirnya seperti realita saat ini, petani kalah dalam persaingan global yang dibiarkan oleh pemerintah. Jelas saja, karena kemampuan kolektif pemerintah menyiasati kebijakan perdagangan kedelai hanya mengambil jalan pintas yang bebas. Pakar ekonom Didik J Rachbini mengatakan, kebijakan tersebut bersifat liberal yang mematikan potensi petani.
C. PENUTUP
Tarif impor yang ditetapkan sangat tidak signifikan sehingga cukup amunisi bagi produk impor untuk mematikan petani. Tarif yang ada sebelum diturunkan hanya formalitas, yang tidak ada arti bagi perlindungan petani. Tarif rendah di masa lalu juga merupakan visi liberal dari pemerintah saat ini. Ketika tarif diturunkan sebagai usaha untuk mengatasi kekurangan pasokan dan harga tinggi, kebijakan itu pun merupakan kebijakan tidak serius yang bisa dianggap membohongi publik. Pemerintah seolah-olah berbuat sesuatu untuk mengatasi permasalahan kedelai dengan suatu kebijakan, padahal kebijakan itu kosong (Seputar Indonesia, 16 Januari 2008).
Sehingga jelas pokok akar permasalahan yang sesungguhnya adalah kecenderungan pemerintah menerapkan system ekonomi liberal melalui perdagangan bebasnya tanpa meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri secara optimal. Kebijakan ini pada akhirnya hanya akan memberikan keuntungan bagi para pemilik modal. Sedangkan rakyat yang seharusnya menjadi subyek utama pembangunan dan pemerataan kesejahteraan justru harus merasakan pahitnya beban ekonomi yang tidak seharusnya mereka rasakan.
Namun, kondisi yang kita temui saat ini ternyata jauh panggang dari api. Tak ada yang berbeda. Menghadapi persoalan bangsa ini, seolah mengurai simpul yang tak pernah ada habisnya. Baru beberapa hari ‘era baru’ ini kita lalui, bangsa ini kembali dihantam oleh krisis ekonomi, kelangkaan minyak tanah dan mencuatnya harga kedelai hingga 200%.
Kondisi ini sungguh memprihatinkan. Bangsa Indonesia yang dikenal kaya akan sumber daya mineralnya serta produksi pertaniannya, justru menjadi bangsa yang kekurangan dan tak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sebagian menilai ini sebagai sebuah ‘kutukan’, akibat masyarakatnya yang enggan bekerja keras lantaran segalanya telah tersedia disekitarnya. Namun perlu digarisbawahi pula bahwa kebijakan pemerintah pun kerapkali tidak memiliki strategi yang matang.
B. KEBIJAKAN STRATEGIS SWASEMBADA KACANG KEDELAI
Kelangkaan minyak tanah dipasaran mungkin sudah menjadi hal biasa bagi sebagian kalangan. Namun naiknya harga kedelai dari Rp 3.500/kg menjadi Rp 7.800/kg sungguh merupakan berita besar karena kenaikan ini merupakan yang tertinggi sejak 24 tahun terakhir. Akibatnya ribuan produsen tahu dan tempe diseluruh tanah air gulung tikar. Mereka benar-benar terpukul. Sebagian terpaksa mengurangi jumlah pekerja, memperkecil ukuran dan menurunkan kualitas, menaikkan harga hingga menghentikan produksinya. Tak pelak, perekonomian nasional pun terpukul dalam karena produksi tahu dan tempe ini merupakan produksi menengah kebawah yang cukup banyak menyerap tenaga kerja.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, mengatakan gejolak harga kedelai disebabkan oleh masalah klasik yakni turunnya produksi dalam negeri dan naiknya harga di pasar global. Menurut catatan BPS pada tahun 2006 produksi kedelai nasional mencapai 747.611 ton, pada tahun 2007 turun menjadi 608.263 ton. Di sisi lain, peningkatan impor kedelai naik 6,7 persen setiap tahunnya. Ada banyak penyebab turunnya produksi kedelai nasional diantaranya gagal panen, menciutnya lahan tanaman pangan, dan bencana alam.
Jika kita melihat tingkat kebutuhan kedelai dalam negeri yang mencapai 1,9 juta-2 juta ton per tahun (Seputar Indonesia,16 januari 2008), maka sekitar 70% kebutuhan kedelai bergantung pada impor dari luar negeri. Hal ini praktis menyebabkan naiknya harga kedelai dunia yang saat ini mencapai 100% dari 300 dollar AS per ton menjadi 600 dollar AS per ton, memberikan dampak yang cukup signifikan bagi harga kedelai nasional.
Kebijakan impor yang dominan terhadap produksi nasional ini sesungguhnya justru semakin memperpuruk perekonomian rakyat. Jika kita melihat kembali kebijakan yang dilakukan pemerintah pada tahun 1999, dengan kebijakan pasar bebasnya pemerintah membuka keran impor kedelai dan menurunkan bea masuk. Waktu itu pasar nasional dibanjiri kedelai impor, akibatnya harga kedelai di tingkat petani tertekan, petani banyak yang merugi dan sebagai akibatnya banyak petani yang hengkang dari produksi kedelai.
Kebijakan impor akan bertambah rumit ketika nuansa politik ketika nuansa politik ikut menyelimuti perdagangan antar negara ini. Sejahrahwan Prof. Onghokham, yang meneliti impor menjelang Pemilu pertama tahun 1955 menyatakan bahwa menjelang Pemilu kegiatan yang dilakukan oleh mereka yang berafialiasi dengan partai politik tertentu cenderung meningkat. Penelitian itu memang tidak mengungkap sejauh mana keterkaitan mereka dengan kebutuhan dana untuk partai tertentu. Akan tetapi, penelitian tersebut mengingatkan kita tentang betapa besar kebutuhan dana untuk menghidupi partai politik, dan kedelai merupakan komoditas yang cukup mudah dicairkan menjadi dana segar.
Keadaan ini diperparah dengan kebijakan pertanian yang keliru. Pemerintah mengutamakan usaha-usaha agrobisnis perkebunan yang berlahan luas seperti kelapa sawit, disisi lain pembangunan tanaman pangan terbengkalai. Sedangkan infrastruktur irigasi tidak digunakan bahkan yang sudah ada pun tidak dipelihara sehingga kuantitas dan kualitasnya menurun. Sementara itu, jumlah lahan pertanian pangan terus menyusut dan tidak dijalankannya pembaruan agrarian. Disamping itu janji pemerintah untuk membagi-bagikan lahan kepada petani melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ada perwujudannya. Sehingga wajar jika para petani sudah tidak tertarik lagi menanam kedelai karena tidak adanya insentif bagi petani untuk menanam kedelai dan harga kedelai dipasar tidak bisa menutupi ongkos produksi.
Menyangkut solusi gejolak harga kedelai saat ini, memang perlu diadakan operasi pasar untuk menurunkan dan menyetabilkan harga. Untuk sementara waktu, pendapat ketua IV bidang profesi Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI), Ir Nur Hidayat dengan melakukan substitusi bisa diterapkan. Substitusi atau bahan pengganti bisa ditempuh dengan mengkombinasikan antara kacang kedelai impor dengan kedelai local. Jika dirasa masih mahal, maka bisa dicari bahan baku lain yang tetap berasal dari kacang-kacangan. Misalnya kacang hijau, koro, isi kacang panjang dan bahkan petai Cina.
Namun secara jangka panjang kita harus berswasembada kedelai karena kedelai yang ada di pasar dunia tidak akan mencukupi kebutuhan Indonesia jikalau produksi nasional terus turun. Untuk mencapai swasembada itu ada tiga hal utama yang harus dilakukan pemerintah, pertama, segera melaksanakan pembaruan agraria. Kedua, membangun infrastruktuir di pedesaan seperti irigasi dan jalan-jalan desa bukan hanya jalan tol saja yang dibangun. Ketiga, tegakkan kedaulatan pangan dengan cara berswasembada dan melepaskan ketergantungan terhadap mekanisme pasar bebas.
Mengenai kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif impor dari 10% hingga 0% sesungguhnya takkan mampu memberikan dampak yang signifikan, jika pada kenyataannya impor masih tetap dominan. Yang justru nampak dari kondisi ini adalah kealpaan kebijakan dalam ketahanan pangan. Pemerintah tidak memiliki strategi kebijakan atas produksi dan system komoditas kedelai yang mapan jika menghadapkan petani dengan pasar global. Akhirnya seperti realita saat ini, petani kalah dalam persaingan global yang dibiarkan oleh pemerintah. Jelas saja, karena kemampuan kolektif pemerintah menyiasati kebijakan perdagangan kedelai hanya mengambil jalan pintas yang bebas. Pakar ekonom Didik J Rachbini mengatakan, kebijakan tersebut bersifat liberal yang mematikan potensi petani.
C. PENUTUP
Tarif impor yang ditetapkan sangat tidak signifikan sehingga cukup amunisi bagi produk impor untuk mematikan petani. Tarif yang ada sebelum diturunkan hanya formalitas, yang tidak ada arti bagi perlindungan petani. Tarif rendah di masa lalu juga merupakan visi liberal dari pemerintah saat ini. Ketika tarif diturunkan sebagai usaha untuk mengatasi kekurangan pasokan dan harga tinggi, kebijakan itu pun merupakan kebijakan tidak serius yang bisa dianggap membohongi publik. Pemerintah seolah-olah berbuat sesuatu untuk mengatasi permasalahan kedelai dengan suatu kebijakan, padahal kebijakan itu kosong (Seputar Indonesia, 16 Januari 2008).
Sehingga jelas pokok akar permasalahan yang sesungguhnya adalah kecenderungan pemerintah menerapkan system ekonomi liberal melalui perdagangan bebasnya tanpa meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri secara optimal. Kebijakan ini pada akhirnya hanya akan memberikan keuntungan bagi para pemilik modal. Sedangkan rakyat yang seharusnya menjadi subyek utama pembangunan dan pemerataan kesejahteraan justru harus merasakan pahitnya beban ekonomi yang tidak seharusnya mereka rasakan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG SEKRETARIS DESA DIJABAT OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 202 ayat (3) mengamanatkan Sekretaris Desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan PNS, secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan Sekretaris Desa sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat Keputusan Pembantu Bupati/Walikota, Sekretaris Wilayah Daerah, Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa. Pengangkatan tersebut tidak dalam status PNS.
Kebijakan tentang status PNS bagi sekdes yang merupakan ketentuan baru dalam dunia pemerintahan di Indonesia, tentunya harus diyakini sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas sistem pemerintahan negara Indonesia secara umum, dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa secara khusus. Walaupun setiap kebijakan publik selalu tidak dapat dilihat sepihak dari kacamata ilmu administasi saja, melainkan juga harus dipandang dari kajian ilmu politik.
Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur beberapa hal penting mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS. Di dalam pengaturannya terdapat ketentuan yang memungkinkan Sekretaris Desa yang dapat diangkat langsung menjadi PNS, yaitu Sekretaris Desa yang telah diangkat dengan sah sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004 dan melaksanakan tugas hingga berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
Hal penting lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah batas usia pengangkatan berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun dan penetapan pangkat/golongan ruang yang diberikan paling tinggi adalah Pengatur Muda golongan ruang II/a pada semua Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS. Kedua hal tersebut menjadi syarat khusus diantara persyaratan lainnya untuk dapat diangkat menjadi PNS. Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS apabila memenuhi syarat diberikan pula hak pensiun sesuai peraturan perundang-undangan. Masa kerja sebagai Sekretaris Desa dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan pensiun sejak diangkat menjadi PNS. Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga mengenai tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS. Dalam tata cara pengangkatan Sekretaris Desa ini terdapat peran unsur pemerintah daerah secara berjenjang, Badan Kepegawaian Negara, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Dalam Negeri. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dilakukan secara bertahap yaitu diawali pada tahun 2007 dan diselesaikan pada tahun 2009. Penahapan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS ini dilakukan dengan memperhatikan urutan prioritas yang didasarkan pada usia paling tinggi.
Untuk proses pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS, bupati atau wali kota harus menyusun data sekretaris desa di wilayahnya. Data tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Selain data, bupati dan wali kota juga harus menyertakan berkas pengangkatan. Selanjutnya, gubernur menyerahkan data sekaligus berkas pengangkatan dari seluruh bupati/wali kota kepada Menteri Dalam Negeri.
Proses yang dilakukan di tingkat Menteri Dalam Negeri adalah verifikasi serta validasi data dan berkas yang diperoleh dari gubernur. Menteri Dalam Negeri akan mengusulkan berkas yang telah diverifikasi itu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ditembuskan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Peraturan Pemerintah ini mengatur juga mengenai hak dan kompensasi yang diberikan kepada Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi PNS. Sekretaris Desa tersebut diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa.
Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan atau mengimplementasikan Peraturan Pemerintah untuk menindaklanjuti Undang-Undang sebelumnya. Pemerintah Kabupaten sebaiknya telah mengambil langkah dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil, Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi kepada para sekretaris desa melalui Camat yang diteruskan ke kantor-kantor desa. Setiap sekretaris desa di wajibkan untuk mengumpulkan berkas seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah tersebut. Berkas-berkas itu meliputi:
1. Surat keputusan dan pengangkatan dalam jabatan sekdes;
2. Akta kelahiran atau dokumen lain yang terdapat tempat dan tanggal lahir yang bersangkutan; dan
3. Ijazah pendidikan terakhir.
Setelah berkas-berkas itu terkumpul di Bagian Organisasi dan Kepegawaian, maka disusun data Sekretaris Desa diseluruh Kabupaten. Data yang disusun dilakukan penyeleksian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PP No. 45 Tahun 2007. Hasil yang diperoleh mengungkapkan bahwa hanya sebagian saja dari Sekretaris Desa di Kabupaten yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS.
Hal tersebut disebabkan karena banyaknya jabatan sekdes yang kosong dan juga ada sebagian sekretaris desa yang tidak memenuhi persyaratan karena umurnya yang telah melewati ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut, dan ada juga yang dikarenakan masa pengangkatan jabatannya setelah tanggal yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tersebut yaitu sekdes menjabat sebelum tanggal 15 Oktober 2004 dan melaksanakan tugas jabatannya hinnga berlakunya peraturan pemerintah ini.
Sesuai dengan kebijakan peraturan pemerintah ini, bagi para sekdes yang tidak diangkat menjadi PNS, maka akan diberhentikan dari jabatannya sebagai sekretaris desa oleh Bupati atau Walikota, dan diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi sekretaris desa. Besaran tunjangan kompensasi berdasarkan PP No. 45 Tahun 2007 ini yaitu:
a. Masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima ) tahun ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00
b. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp.1.000.000,00 pertahun dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp.20.000.000,00.
Bagi para sekdes yang yang memenuhi persyaratan akan diangkat menjadi PNS dan dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan sekdes sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun. Sedangkan jabatan sekdes yang kosong akan diisi oleh PNS yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada PP No.45 Tahun 2007 ini. Data Sekretaris Desa dan berkas pengangkatan jabatan Sekdes disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
Dari Implementasi PP No.45 Tahun 2007 tersebut terdapat kendala dan hambatan yang banyak terjadi pada daerah kabupaten pada umumnya yaitu:
1. Sekdes yang telah menjadi PNS akan merasa bahwa Kades bukan merupakan atasannya karena sekdes merasa diangkat oleh pemda dan kades adalah hasil dari pemilihan langsung oleh rakyat. Perihal mengenai mutasi pegawai , bahwa sekdes ada kemungkinan menduduki jabatan sebagai sekdes seumur hidupnya. Hal tersebut disebabkan karena di luar pulau jawa khususnya di masih terdapat jalur transportasi yang menghubungkan antar desa masih sangat sulit untuk ditempuh, karena jaraknya yang terlalu jauh dan kondisi jalan yang dilalui kuarng baik atau bisa dikatakan buruk. Memang sebagai seorang PNS telah siap untuk di tempatkan dimanapun di seluruh Indonesia akan tetapi apakah dalam melakukan mutasi pegawai tidak memperhatikan segi kemanusiaan, misalnya saja seseorang yang telah memiliki tempat tinggal di suatu desa apakh tidak membuatnya merasa terbebani jika ia dimutasi ke desa lain atau kecamatan bahkan kabupaten atau instansi lain yang jarak tempuhnya jauh dari rumah asalnya. Hal tersebut akan dapat mempengaruhi kinerja pegawai yang bersangkutan”.
2. pengangkatan sekdes dengan adanya batasan usia mengandung unsur politis, karena masa pensiun PNS sampai dengan umur 54 tahun sedangkan persyaratan sekdes menjadi PNS pada PP No.45 Tahun 2007 maksimal 51 tahun. Hal tersebut memungkinkan agar sekdes diisi oleh PNS.
3. adanya kebijakan pengangkatan sekdes menjadi PNS akan dapat memicu munculnya assosiasi-assosiasi baru dari kalangan perangkat desa yang akan menuntut untuk ikut diangkat menjadi PNS, sehingga kedepan desa akan diisi secara keseluruhan oleh PNS.
4. pengangkatan sekdes menjadi PNS belum tentu akan memberikan perbaikan kepada sistem administrasi desa, contohnya kalau memang awalnya sekdes yang sebelumnya memiliki kemampuan administrasinya jelek maka setelah diangkat menjadi PNS pun, administrasinya tetap akan seperti semula. Karena yang diangkat menjadi PNS yaitu orang yng sama maka tidak akan memberikan jaminan bahwa administrasi desa akan menjadi lebih baik”.
5. Timbulnya kesenjangan sosial antara sekdes berstatus PNS dengan aparat desa yang lain adalah sebuah konsekuensi yang tidak mungkin dihindari. Penyebab kesenjangan yang begitu nyata terlihat adalah tentang perbedaan insentif yang akan diterima sekdes berstatus PNS dengan aparat desa yang lain. Sekdes PNS akan menerima insentif setiap bulan melalui sistem penggajian dan tunjangan, yang besarnya sudah dapat dipastikan. Sedangkan aparat desa yang lain tetap pada kondisi sebelumnya, menerima insentif yang besarnya tidak menentu. Hal ini merupakan sebuah ironisme, jika seorang sekdes yang secara struktur merupakan bawahan kepala desa, memperoleh insentif lebih besar daripada atasannya. Kondisi ini merupakan ancaman bagi stabilitas dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu status PNS bagi sekdes yang baru mengabdi kepada desa dibandingkan dengan perangkat desa yang telah mengabdi sekian lama untk desa.
6. Akan timbulya gejala atau tendensi yang mengindikasikan adanya keinginan pengangkatan perangkat desa menjadi PNS yang mungkin saja akan memuncak menjadi sebuah tuntutan. Apabila tidak disikapi segera oleh Pemerintah, kasus semacam itu dapat melahirkan tuntutan agar semua aparat desa juga diangkat menjadi PNS. Pada tingkat kejenuhan tertentu akibat rasa kecemburuan terhadap sekdes PNS, hal itu dapat saja terjadi. Karena nuansa demokratisasi saat ini ternyata memberikan keberanian yang luar biasa kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Sering terjadi, tidak berhasil atau tidak ditanggapinya penyampaian aspirasi melalui media-media yang ada menyebabkan kekecewaan yang sangat mendalam bagi pihak-pihak yang merasa menuntut keadilan tersebut yang akhirnya berbuntut anarkisme.
7. Hambatan lainnya yaitu tentang adanya keinginan agar sekdes PNS yang akan bertugas di desa-desa tersebut merupakan seorang “putra desa” yang merupakan orang asli atau keturunan masyarakat setempat. Dengan alasan bahwa sekdes tersebut telah lebih mengenal kondisi desa dan dikenal masyarakat, sehingga memudahkan adaptasi dengan lingkungan kerja. Juga dianggap lebih mencintai desa yang telah menjadi tanah kelahirannya. Apabila prinsip putra desa ini berkembangkan, maka dapat berakibat kepada hubungan yang tidak harmonis antar sekdes dengan dengan aparat dan masyarakat desa jika sekdes PNS di desa yang bersangkutan bukanlah seorang putra desa. Walaupun pada kenyataannya di setiap desa tidak selalu tersedia sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi sekdes PNS, tetapi tuntutan terhadap putra desa masih tetap saja ada, bahkan cenderung lebih kuat di desa-desa tertentu, khususnya yang masih hidup dalam suasana pedesaan dan tradisional.
8. Status PNS bagi sekdes secara teoritis akan menyulitkan kontrol kepala desa terhadap sekdes, karena secara psikologis, sekdes akan lebih taat kepada atasan kepegawaiannya, dalam hal ini camat atau bupati. Perubahan status sekdes tersebut akan berpengaruh kepada aspek pembinaan PNS dan hubungan dengan atasan sebagai pembina PNS. Dualisme atasan bagi sekdes PNS ini tentunya akan mempengaruhi loyalitas dan koordinasi yang tidak menentu. Bahkan posisi kepala desa cenderung akan dikesampingkan oleh sekdes PNS karena tidak dapat menggugat status kepegawaian sekdes PNS tersebut. Hal tersebut dapat membuka peluang terjadinya konflik antara kepala desa dengan sekdes dalam hal hubungan kerja, apabila tata kerjanya tidak diatur dengan rinci dan dilaksanakan secara konsisten, karena adanya duplikasi komando terhadap sekdes.
Demikianlah kondisi yang dapat terjadi terhadap implementasi kebijakan pemerintah pada UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 yang mengamanatkan Sekretaris Desa diisi oleh PNS, baik melalui pengangkatan sekdes menjadi PNS maupun penempatan PNS di daerah menjadi Sekretaris Desa.
Sejauh mana berbagai keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, semua tergantung kepada optimalisasi terhadap berbagai dampak positif yang akan terjadi dalam implementasi ketentuan tentang status PNS bagi sekdes tersebut, dan juga tergantung kepada bagaimana langkah antisipasi pemerintah terhadap berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi. Dengan upaya-upaya pengembangan dan antisipasi yang optimal terhadap berbagai dampak positif dan negatif tersebut, Insya Allah implementasi ketentuan tentang status PNS bagi sekdes akan dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mewujudkan desa yang modern, maju dan mandiri. Amin!
irfan setiawan
ipdn
Pengangkatan Sekretaris Desa sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat Keputusan Pembantu Bupati/Walikota, Sekretaris Wilayah Daerah, Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa. Pengangkatan tersebut tidak dalam status PNS.
Kebijakan tentang status PNS bagi sekdes yang merupakan ketentuan baru dalam dunia pemerintahan di Indonesia, tentunya harus diyakini sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas sistem pemerintahan negara Indonesia secara umum, dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa secara khusus. Walaupun setiap kebijakan publik selalu tidak dapat dilihat sepihak dari kacamata ilmu administasi saja, melainkan juga harus dipandang dari kajian ilmu politik.
Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur beberapa hal penting mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS. Di dalam pengaturannya terdapat ketentuan yang memungkinkan Sekretaris Desa yang dapat diangkat langsung menjadi PNS, yaitu Sekretaris Desa yang telah diangkat dengan sah sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004 dan melaksanakan tugas hingga berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
Hal penting lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah batas usia pengangkatan berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun dan penetapan pangkat/golongan ruang yang diberikan paling tinggi adalah Pengatur Muda golongan ruang II/a pada semua Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS. Kedua hal tersebut menjadi syarat khusus diantara persyaratan lainnya untuk dapat diangkat menjadi PNS. Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS apabila memenuhi syarat diberikan pula hak pensiun sesuai peraturan perundang-undangan. Masa kerja sebagai Sekretaris Desa dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan pensiun sejak diangkat menjadi PNS. Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga mengenai tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS. Dalam tata cara pengangkatan Sekretaris Desa ini terdapat peran unsur pemerintah daerah secara berjenjang, Badan Kepegawaian Negara, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Dalam Negeri. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dilakukan secara bertahap yaitu diawali pada tahun 2007 dan diselesaikan pada tahun 2009. Penahapan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS ini dilakukan dengan memperhatikan urutan prioritas yang didasarkan pada usia paling tinggi.
Untuk proses pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS, bupati atau wali kota harus menyusun data sekretaris desa di wilayahnya. Data tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Selain data, bupati dan wali kota juga harus menyertakan berkas pengangkatan. Selanjutnya, gubernur menyerahkan data sekaligus berkas pengangkatan dari seluruh bupati/wali kota kepada Menteri Dalam Negeri.
Proses yang dilakukan di tingkat Menteri Dalam Negeri adalah verifikasi serta validasi data dan berkas yang diperoleh dari gubernur. Menteri Dalam Negeri akan mengusulkan berkas yang telah diverifikasi itu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ditembuskan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Peraturan Pemerintah ini mengatur juga mengenai hak dan kompensasi yang diberikan kepada Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi PNS. Sekretaris Desa tersebut diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa.
Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan atau mengimplementasikan Peraturan Pemerintah untuk menindaklanjuti Undang-Undang sebelumnya. Pemerintah Kabupaten sebaiknya telah mengambil langkah dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil, Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi kepada para sekretaris desa melalui Camat yang diteruskan ke kantor-kantor desa. Setiap sekretaris desa di wajibkan untuk mengumpulkan berkas seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah tersebut. Berkas-berkas itu meliputi:
1. Surat keputusan dan pengangkatan dalam jabatan sekdes;
2. Akta kelahiran atau dokumen lain yang terdapat tempat dan tanggal lahir yang bersangkutan; dan
3. Ijazah pendidikan terakhir.
Setelah berkas-berkas itu terkumpul di Bagian Organisasi dan Kepegawaian, maka disusun data Sekretaris Desa diseluruh Kabupaten. Data yang disusun dilakukan penyeleksian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PP No. 45 Tahun 2007. Hasil yang diperoleh mengungkapkan bahwa hanya sebagian saja dari Sekretaris Desa di Kabupaten yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS.
Hal tersebut disebabkan karena banyaknya jabatan sekdes yang kosong dan juga ada sebagian sekretaris desa yang tidak memenuhi persyaratan karena umurnya yang telah melewati ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut, dan ada juga yang dikarenakan masa pengangkatan jabatannya setelah tanggal yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tersebut yaitu sekdes menjabat sebelum tanggal 15 Oktober 2004 dan melaksanakan tugas jabatannya hinnga berlakunya peraturan pemerintah ini.
Sesuai dengan kebijakan peraturan pemerintah ini, bagi para sekdes yang tidak diangkat menjadi PNS, maka akan diberhentikan dari jabatannya sebagai sekretaris desa oleh Bupati atau Walikota, dan diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi sekretaris desa. Besaran tunjangan kompensasi berdasarkan PP No. 45 Tahun 2007 ini yaitu:
a. Masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima ) tahun ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00
b. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp.1.000.000,00 pertahun dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp.20.000.000,00.
Bagi para sekdes yang yang memenuhi persyaratan akan diangkat menjadi PNS dan dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan sekdes sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun. Sedangkan jabatan sekdes yang kosong akan diisi oleh PNS yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada PP No.45 Tahun 2007 ini. Data Sekretaris Desa dan berkas pengangkatan jabatan Sekdes disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
Dari Implementasi PP No.45 Tahun 2007 tersebut terdapat kendala dan hambatan yang banyak terjadi pada daerah kabupaten pada umumnya yaitu:
1. Sekdes yang telah menjadi PNS akan merasa bahwa Kades bukan merupakan atasannya karena sekdes merasa diangkat oleh pemda dan kades adalah hasil dari pemilihan langsung oleh rakyat. Perihal mengenai mutasi pegawai , bahwa sekdes ada kemungkinan menduduki jabatan sebagai sekdes seumur hidupnya. Hal tersebut disebabkan karena di luar pulau jawa khususnya di masih terdapat jalur transportasi yang menghubungkan antar desa masih sangat sulit untuk ditempuh, karena jaraknya yang terlalu jauh dan kondisi jalan yang dilalui kuarng baik atau bisa dikatakan buruk. Memang sebagai seorang PNS telah siap untuk di tempatkan dimanapun di seluruh Indonesia akan tetapi apakah dalam melakukan mutasi pegawai tidak memperhatikan segi kemanusiaan, misalnya saja seseorang yang telah memiliki tempat tinggal di suatu desa apakh tidak membuatnya merasa terbebani jika ia dimutasi ke desa lain atau kecamatan bahkan kabupaten atau instansi lain yang jarak tempuhnya jauh dari rumah asalnya. Hal tersebut akan dapat mempengaruhi kinerja pegawai yang bersangkutan”.
2. pengangkatan sekdes dengan adanya batasan usia mengandung unsur politis, karena masa pensiun PNS sampai dengan umur 54 tahun sedangkan persyaratan sekdes menjadi PNS pada PP No.45 Tahun 2007 maksimal 51 tahun. Hal tersebut memungkinkan agar sekdes diisi oleh PNS.
3. adanya kebijakan pengangkatan sekdes menjadi PNS akan dapat memicu munculnya assosiasi-assosiasi baru dari kalangan perangkat desa yang akan menuntut untuk ikut diangkat menjadi PNS, sehingga kedepan desa akan diisi secara keseluruhan oleh PNS.
4. pengangkatan sekdes menjadi PNS belum tentu akan memberikan perbaikan kepada sistem administrasi desa, contohnya kalau memang awalnya sekdes yang sebelumnya memiliki kemampuan administrasinya jelek maka setelah diangkat menjadi PNS pun, administrasinya tetap akan seperti semula. Karena yang diangkat menjadi PNS yaitu orang yng sama maka tidak akan memberikan jaminan bahwa administrasi desa akan menjadi lebih baik”.
5. Timbulnya kesenjangan sosial antara sekdes berstatus PNS dengan aparat desa yang lain adalah sebuah konsekuensi yang tidak mungkin dihindari. Penyebab kesenjangan yang begitu nyata terlihat adalah tentang perbedaan insentif yang akan diterima sekdes berstatus PNS dengan aparat desa yang lain. Sekdes PNS akan menerima insentif setiap bulan melalui sistem penggajian dan tunjangan, yang besarnya sudah dapat dipastikan. Sedangkan aparat desa yang lain tetap pada kondisi sebelumnya, menerima insentif yang besarnya tidak menentu. Hal ini merupakan sebuah ironisme, jika seorang sekdes yang secara struktur merupakan bawahan kepala desa, memperoleh insentif lebih besar daripada atasannya. Kondisi ini merupakan ancaman bagi stabilitas dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu status PNS bagi sekdes yang baru mengabdi kepada desa dibandingkan dengan perangkat desa yang telah mengabdi sekian lama untk desa.
6. Akan timbulya gejala atau tendensi yang mengindikasikan adanya keinginan pengangkatan perangkat desa menjadi PNS yang mungkin saja akan memuncak menjadi sebuah tuntutan. Apabila tidak disikapi segera oleh Pemerintah, kasus semacam itu dapat melahirkan tuntutan agar semua aparat desa juga diangkat menjadi PNS. Pada tingkat kejenuhan tertentu akibat rasa kecemburuan terhadap sekdes PNS, hal itu dapat saja terjadi. Karena nuansa demokratisasi saat ini ternyata memberikan keberanian yang luar biasa kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Sering terjadi, tidak berhasil atau tidak ditanggapinya penyampaian aspirasi melalui media-media yang ada menyebabkan kekecewaan yang sangat mendalam bagi pihak-pihak yang merasa menuntut keadilan tersebut yang akhirnya berbuntut anarkisme.
7. Hambatan lainnya yaitu tentang adanya keinginan agar sekdes PNS yang akan bertugas di desa-desa tersebut merupakan seorang “putra desa” yang merupakan orang asli atau keturunan masyarakat setempat. Dengan alasan bahwa sekdes tersebut telah lebih mengenal kondisi desa dan dikenal masyarakat, sehingga memudahkan adaptasi dengan lingkungan kerja. Juga dianggap lebih mencintai desa yang telah menjadi tanah kelahirannya. Apabila prinsip putra desa ini berkembangkan, maka dapat berakibat kepada hubungan yang tidak harmonis antar sekdes dengan dengan aparat dan masyarakat desa jika sekdes PNS di desa yang bersangkutan bukanlah seorang putra desa. Walaupun pada kenyataannya di setiap desa tidak selalu tersedia sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi sekdes PNS, tetapi tuntutan terhadap putra desa masih tetap saja ada, bahkan cenderung lebih kuat di desa-desa tertentu, khususnya yang masih hidup dalam suasana pedesaan dan tradisional.
8. Status PNS bagi sekdes secara teoritis akan menyulitkan kontrol kepala desa terhadap sekdes, karena secara psikologis, sekdes akan lebih taat kepada atasan kepegawaiannya, dalam hal ini camat atau bupati. Perubahan status sekdes tersebut akan berpengaruh kepada aspek pembinaan PNS dan hubungan dengan atasan sebagai pembina PNS. Dualisme atasan bagi sekdes PNS ini tentunya akan mempengaruhi loyalitas dan koordinasi yang tidak menentu. Bahkan posisi kepala desa cenderung akan dikesampingkan oleh sekdes PNS karena tidak dapat menggugat status kepegawaian sekdes PNS tersebut. Hal tersebut dapat membuka peluang terjadinya konflik antara kepala desa dengan sekdes dalam hal hubungan kerja, apabila tata kerjanya tidak diatur dengan rinci dan dilaksanakan secara konsisten, karena adanya duplikasi komando terhadap sekdes.
Demikianlah kondisi yang dapat terjadi terhadap implementasi kebijakan pemerintah pada UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 yang mengamanatkan Sekretaris Desa diisi oleh PNS, baik melalui pengangkatan sekdes menjadi PNS maupun penempatan PNS di daerah menjadi Sekretaris Desa.
Sejauh mana berbagai keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, semua tergantung kepada optimalisasi terhadap berbagai dampak positif yang akan terjadi dalam implementasi ketentuan tentang status PNS bagi sekdes tersebut, dan juga tergantung kepada bagaimana langkah antisipasi pemerintah terhadap berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi. Dengan upaya-upaya pengembangan dan antisipasi yang optimal terhadap berbagai dampak positif dan negatif tersebut, Insya Allah implementasi ketentuan tentang status PNS bagi sekdes akan dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mewujudkan desa yang modern, maju dan mandiri. Amin!
irfan setiawan
ipdn
MENANTI KEBERHASILAN GUBERNUR PILIHAN WARGA JAWA BARAT
Suksesnya proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang menurut perhitungan versi KPUD dimenangkan oleh pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (HADE) adalah merupakan suatu keberhasilan masyarakat Jawa Barat. Sebagai warga negara dan masyarakat yang baik sudah sepatutnya kita memberikan dukungan dan menerima hasil pelaksanaan pemilihan tersebut. Oleh karena itu sosok figur dan kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang akan memegang tampuk kepemimpinan Jawa Barat tahun 2008-2013 benar-benar harus mendapatkan perhatian serius. Pasangan gubernur dan wakil gubernur tersebut akan menjadi nakhoda, penentu arah dan keberhasilan Jawa Barat dalam mencapai kemajuan pembangunan di segala bidang.
Jajaran pemerintahan, dunia usaha, dan seluruh masyarakat Jawa Barat sudah barang tentu banyak berharap pada atas tiga hal, yaitu: Pertama, realisasi Visi dan Misi Gubernur Terpilih yang telah dijanjikan pada saat kampanye dengan menyesuaikannya ke dalam perencanaan anggaran. Kedua, Akselerasi Gubernur Terpilih dalam merangkul segenap elemen masyarakat, dunia usaha dan jajaran pemerintahan serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan yang ketiga, pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih mampu memberikan peningkatan yang lebih baik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Jawa Barat.
Untuk dapat mengimplementasikan harapan tersebut di atas, maka agar setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, yang bersangkutan harus mempunyai kemauan dan kemampuan untuk:
1. Memahami sifat, budaya serta aspirasi masyarakat Jawa Barat yang heterogen, dan mengakomodasikan secara proporsional dan profesional lewat aktualisasi kebijakan serta program dan kegiatan yang telah direncanakan.
2. Memahami karakteristik, potensi, kendala serta peluang yang ada pada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat.
3. Memahami sistem politik, birokrasi, dan budaya serta program-program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang sedang berjalan, kemudian disempurnakan dan ditingkatkan lebih baik demi kamajuan Jawa Barat.
4. Membangun budaya kerja dan menggunakan sumber daya efektif dan efisien, serta melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap berbagai kepentingan yang ada di Jawa Barat.
Gubernur Terpilih Bukan Milik Kelompok
Gubernur yang berhasil adalah gubernur yang mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan tujuan dan harapan dari berbagai macam latar belakang kelompok masyarakat. Kemampuan ini lebih merujuk bahwa bagaimana merasakan denyut nadi masyarakat serta memelihara konsistensi Visi Misi yang dicanangkan. Dalam suasana seperti ini, maka gubernur diharapkan mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
Seseorang yang telah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur bukan lagi milik kelompok atau konstituen tertentu namun milik seluruh warga masyarakat, sehingga mereka harus mampu menyatakan dan mengajak konstituen atau rakyatnya untuk membangun harapan dan realitas sekaligus. Pemimpin harus berada dan bersama-sama rakyatnya untuk bekerja keras secara bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Walaupun misalkan pada saat pilkada di daerah tersebut konstituen lebih banyak memilih dan memenangkan calon yang lain. Sejak dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur saat itu pula mereka menjadi seorang pemimpin bagi seluruh warga masyarakat di daerahnya. Sehingga mereka mau tidak mau harus mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan seluruh warga masyarakat di daerahnya.
Begitu pun dengan warga Propinsi Jawa Barat, dari partai pengusung manapun seorang Calon menjadi Gubernur Terpilih, mereka harus memahami kenyataan hasil pesta demokrasi dan mendukung program-program yang direncanakan oleh Gubernur Terpilih. Kesalahan dalam menentukan pilihan pada 13 April 2008 lalu, maka penderitaan sepanjang lima tahun akan dipukul oleh kita semuanya. Makanya, Para Gubernur dan Wakil Gubernur harus ingat dengan janjinya ketika masa kampanye lalu. Jangan sampai terjadi warga masyarakat banyak menderita kelaparan, sementara sang calon telah terpilih melupakannya.
Perlunya kerjasama DPRD dan Gubernur Terpilih
Kenyataan yang terjadi di Jawa Barat, Gubernur Terpilih hanya mempunyai dukungan kursi 21 dari 100 kursi di DPRD . Hal ini banyak diprediksi oleh para pengamat akan menyulitkan kesinambungan visi dan misi Sang Gubernur. Hal tersebut mungkin ada benarnya, namun dapat terjadi pula, hal ini menjadi motor penggerak bagi eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan yang amanah. Para aparat birokrasi akan bekerja dengan semangat yang tinggi untuk menghasilkan perecanaan serta melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.
Maka dari itu, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus dapat bekerjasama dengan semua kalangan, terutama pihak DPRD Jawa Barat, untuk membangun Jabar ke depan. Gubernur dan DPRD harus bisa menjadi mitra kerja dalam membuat berbagai kebijakan daerah untuk kepentingan rakyat. Hubungan kerja harus selaras dan saling dukung, bukan menjadi lawan dan saingan satu sama lain.
DPRD pun demikian, harus memahami kenyataan hasil pilihan masyarakat dan bersama-sama memposisikan diri untuk merancang berbagai kebijakan untuk kepentingan dan berpihak kepada masyarakat.
Dukungan Aparat Birokrasi
Seseorang yang telah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur bukan lagi milik kelompok atau konstituen tertentu, melainkan sebagai pemimpin birokrasi pemerintahan sekaligus pemimpin seluruh masyarakat. Maka dari itu, tuntutan kompetensi dan profesionalisme kepemimpinan di lingkungan birokrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja sumberdaya aparatur, menjadi suatu kebutuhan mendesak yang secara terus-menerus perlu diaktualisasikan kompetensinya.
Pada era kepemimpinan aparatur pemerintah seperti sekarang ini dituntut pola yang melayani dan mampu memberikan stimulan serta keteladanan untuk mendorong tumbuhnya motivasi yang dipimpin agar mampu berkreasi, berinovasi, dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
Untuk itu dibutuhkan dukungan aparat birokrasi, sebagai motor penggerak roda pemerintahan di jawa barat. Tinggal bagaimana para Gubernur dan Wakil Gubernur secara efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya aparatur yang ada di jawa barat.
Tentunya dukungan itu tidak datang dengan sendirinya kalau tidak dibarengi dengan perilaku cerdas manajerial sang gubernur. Karena banyak pengalaman yang terjadi membuktikan, sekalipun tingkat kemampuan ilmu pengetahuan dan ketrampilan profesionalnya cukup memadai, apabila dalam menjalankan kepemimpinannya menerapkan pola atau gaya kepemimpinan yang arogan, feodalistik, dan tidak share and care, maka sinergi dan kerja sama diantara jajaran birokrasi tidak dapat terbangun. Akibatnya, tidak jarang pemimpin yang seperti ini banyak mengalami hambatan dan kegagalan.
Guna meningkatkan dukungan dan kerjasama tim dalam birokrasi, perlu dikembangkan pendekatan kepemimpinan pelayanan, yang pada akhirnya diharapkan timbul dari mereka rasa motivasi utama untuk menolong orang lain. Jadi sebagai pemimpin birokrasi, haruslah menempatkan model pelayanan bagi orang lain, sebuah cara pendekatan holistik kepada pekerjaan, rasa kemasyarakatan dan kekuasaan pembuatan keputusan yang dibagi bersama.
irfan setiawan
ipdn
Jajaran pemerintahan, dunia usaha, dan seluruh masyarakat Jawa Barat sudah barang tentu banyak berharap pada atas tiga hal, yaitu: Pertama, realisasi Visi dan Misi Gubernur Terpilih yang telah dijanjikan pada saat kampanye dengan menyesuaikannya ke dalam perencanaan anggaran. Kedua, Akselerasi Gubernur Terpilih dalam merangkul segenap elemen masyarakat, dunia usaha dan jajaran pemerintahan serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan yang ketiga, pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih mampu memberikan peningkatan yang lebih baik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Jawa Barat.
Untuk dapat mengimplementasikan harapan tersebut di atas, maka agar setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, yang bersangkutan harus mempunyai kemauan dan kemampuan untuk:
1. Memahami sifat, budaya serta aspirasi masyarakat Jawa Barat yang heterogen, dan mengakomodasikan secara proporsional dan profesional lewat aktualisasi kebijakan serta program dan kegiatan yang telah direncanakan.
2. Memahami karakteristik, potensi, kendala serta peluang yang ada pada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat.
3. Memahami sistem politik, birokrasi, dan budaya serta program-program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang sedang berjalan, kemudian disempurnakan dan ditingkatkan lebih baik demi kamajuan Jawa Barat.
4. Membangun budaya kerja dan menggunakan sumber daya efektif dan efisien, serta melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap berbagai kepentingan yang ada di Jawa Barat.
Gubernur Terpilih Bukan Milik Kelompok
Gubernur yang berhasil adalah gubernur yang mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan tujuan dan harapan dari berbagai macam latar belakang kelompok masyarakat. Kemampuan ini lebih merujuk bahwa bagaimana merasakan denyut nadi masyarakat serta memelihara konsistensi Visi Misi yang dicanangkan. Dalam suasana seperti ini, maka gubernur diharapkan mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
Seseorang yang telah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur bukan lagi milik kelompok atau konstituen tertentu namun milik seluruh warga masyarakat, sehingga mereka harus mampu menyatakan dan mengajak konstituen atau rakyatnya untuk membangun harapan dan realitas sekaligus. Pemimpin harus berada dan bersama-sama rakyatnya untuk bekerja keras secara bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Walaupun misalkan pada saat pilkada di daerah tersebut konstituen lebih banyak memilih dan memenangkan calon yang lain. Sejak dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur saat itu pula mereka menjadi seorang pemimpin bagi seluruh warga masyarakat di daerahnya. Sehingga mereka mau tidak mau harus mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan seluruh warga masyarakat di daerahnya.
Begitu pun dengan warga Propinsi Jawa Barat, dari partai pengusung manapun seorang Calon menjadi Gubernur Terpilih, mereka harus memahami kenyataan hasil pesta demokrasi dan mendukung program-program yang direncanakan oleh Gubernur Terpilih. Kesalahan dalam menentukan pilihan pada 13 April 2008 lalu, maka penderitaan sepanjang lima tahun akan dipukul oleh kita semuanya. Makanya, Para Gubernur dan Wakil Gubernur harus ingat dengan janjinya ketika masa kampanye lalu. Jangan sampai terjadi warga masyarakat banyak menderita kelaparan, sementara sang calon telah terpilih melupakannya.
Perlunya kerjasama DPRD dan Gubernur Terpilih
Kenyataan yang terjadi di Jawa Barat, Gubernur Terpilih hanya mempunyai dukungan kursi 21 dari 100 kursi di DPRD . Hal ini banyak diprediksi oleh para pengamat akan menyulitkan kesinambungan visi dan misi Sang Gubernur. Hal tersebut mungkin ada benarnya, namun dapat terjadi pula, hal ini menjadi motor penggerak bagi eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan yang amanah. Para aparat birokrasi akan bekerja dengan semangat yang tinggi untuk menghasilkan perecanaan serta melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.
Maka dari itu, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus dapat bekerjasama dengan semua kalangan, terutama pihak DPRD Jawa Barat, untuk membangun Jabar ke depan. Gubernur dan DPRD harus bisa menjadi mitra kerja dalam membuat berbagai kebijakan daerah untuk kepentingan rakyat. Hubungan kerja harus selaras dan saling dukung, bukan menjadi lawan dan saingan satu sama lain.
DPRD pun demikian, harus memahami kenyataan hasil pilihan masyarakat dan bersama-sama memposisikan diri untuk merancang berbagai kebijakan untuk kepentingan dan berpihak kepada masyarakat.
Dukungan Aparat Birokrasi
Seseorang yang telah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur bukan lagi milik kelompok atau konstituen tertentu, melainkan sebagai pemimpin birokrasi pemerintahan sekaligus pemimpin seluruh masyarakat. Maka dari itu, tuntutan kompetensi dan profesionalisme kepemimpinan di lingkungan birokrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja sumberdaya aparatur, menjadi suatu kebutuhan mendesak yang secara terus-menerus perlu diaktualisasikan kompetensinya.
Pada era kepemimpinan aparatur pemerintah seperti sekarang ini dituntut pola yang melayani dan mampu memberikan stimulan serta keteladanan untuk mendorong tumbuhnya motivasi yang dipimpin agar mampu berkreasi, berinovasi, dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
Untuk itu dibutuhkan dukungan aparat birokrasi, sebagai motor penggerak roda pemerintahan di jawa barat. Tinggal bagaimana para Gubernur dan Wakil Gubernur secara efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya aparatur yang ada di jawa barat.
Tentunya dukungan itu tidak datang dengan sendirinya kalau tidak dibarengi dengan perilaku cerdas manajerial sang gubernur. Karena banyak pengalaman yang terjadi membuktikan, sekalipun tingkat kemampuan ilmu pengetahuan dan ketrampilan profesionalnya cukup memadai, apabila dalam menjalankan kepemimpinannya menerapkan pola atau gaya kepemimpinan yang arogan, feodalistik, dan tidak share and care, maka sinergi dan kerja sama diantara jajaran birokrasi tidak dapat terbangun. Akibatnya, tidak jarang pemimpin yang seperti ini banyak mengalami hambatan dan kegagalan.
Guna meningkatkan dukungan dan kerjasama tim dalam birokrasi, perlu dikembangkan pendekatan kepemimpinan pelayanan, yang pada akhirnya diharapkan timbul dari mereka rasa motivasi utama untuk menolong orang lain. Jadi sebagai pemimpin birokrasi, haruslah menempatkan model pelayanan bagi orang lain, sebuah cara pendekatan holistik kepada pekerjaan, rasa kemasyarakatan dan kekuasaan pembuatan keputusan yang dibagi bersama.
irfan setiawan
ipdn
KETREKAITAN IDENTITAS NASIONAL DENGAN GLOBALISASI
Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Diletakkan dalam konteks Indonesia, maka Identitas Nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan Nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa hakikat identitas asional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam Pembukaan beserta UUD kita, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Perlu dikemukaikan bahwa nilai-nilai budaya yang tercermin sebagai Identitas Nasional tadi bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka-cenderung terus menerus bersemi sejalan dengan hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya.
Konsekuensi dan implikasinya adalah identitas nasional juga sesuatu yang terbuka, dinamis, dan dialektis untuk ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan funsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.
Krisis multidimensi yang kini sedang melanda masyarakat kita menyadarkan bahwa pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan Identitas Nasional kita telah ditegaskan sebagai komitmen konstitusional sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri negara kita dalam Pembukaan, khususnya dalam Pasal 32 UUD 1945 beserta penjelasannya, yaitu :
“Pemerintah memajukan Kebudayan Nasional Indonesia “
yang diberi penjelasan :
” Kebudayan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat ebagi puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia “.
Kemudian dalam UUD 1945 yang diamandemen dalam satu naskah disebutkan dalam Pasal 32
1. Negara memajukan kebudayan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memeliharra dan mengembangkan nilai-nilai budaya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
Dengan demikian secara konstitusional, pengembangan kebudayan untuk membina dan mengembangkan identitas nasional kita telah diberi dasar dan arahnya, terlepas dari apa dan bagaimana kebudayaan itu dipahami yang dalam khasanah ilmiah terdapat tidak kurang dari 166 definisi sebagaimana dinyatakan oleh Kroeber dan Klukhohn di tahun 1952
Kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (working definition), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.
Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (values) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan/psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan.
Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau world culture) telah terlihat semenjak lama. Cikal bakal dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini ( Lucian W. Pye, 1966 ).
Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antarbangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan.
Ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan
1. Berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional.
2. Penyebaran prinsip multikebudayaan (multiculturalism), dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya.
3. Berkembangnya turisme dan pariwisata.
4. Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain.
5. Berkembangnya mode yang berskala global, seperti pakaian, film dan lain lain.
6. Bertambah banyaknya event-event berskala global, seperti Piala Dunia FIFA.
Munculnya arus globalisme yang dalam hal ini bagi sebuah Negara yang sedang berkembang akan mengancam eksistensinya sebagai sebuah bangsa. Sebagai bangsa yang masih dalam tahap berkembang kita memang tidak suka dengan globalisasi tetapi kita tidak bisa menghindarinya. Globalisasi harus kita jalani ibarat kita menaklukan seekor kuda liar kita yang berhasil menunggangi kuda tersebut atau kuda tersebut yang malah menunggangi kita. Mampu tidaknya kita menjawab tantangan globalisasi adalah bagaimana kita bisa memahami dan malaksanakan Pancasila dalam setiap kita berpikir dan bertindak.
Persolan utama Indonesia dalam mengarungi lautan Global ini adalah masih banyaknya kemiskinan, kebodohan dan kesenjangan sosial yang masih lebar. Dari beberapa persoalan diatas apabila kita mampu memaknai kembali Pancasila dan kemudian dimulai dari diri kita masing-masing untuk bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, maka globalisasi akan dapat kita arungi dan keutuhan NKRI masih bisa terjaga.
REVITALISASI PANCASILA SEBAGAI PEMBERDAYAAN IDENTITAS NASIONAL
Suatu bangsa harus memiliki identitas nasional dalam pergaulan internasional. Tanpa national identity, maka bangsa tersebut akan terombang-ambing mengikuti ke mana angin membawa. Dalam ulang tahunnya yang ke-62, bangsa Indonesia dihadapkan pada pentingnya menghidupkan kembali identitas nasional secara nyata dan operatif.Identitas nasional kita terdiri dari empat elemen yang biasa disebut sebagai konsensus nasional. Konsensus dimaksud adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
revitalisasi Pancasila harus dikembalikan pada eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Karena ideologi adalah belief system, pedoman hidup dan rumusan cita-cita atau nilai-nilai (Sergent, 1981), Pancasila tidak perlu direduksi menjadi slogan sehingga seolah tampak nyata dan personalistik. Slogan seperti "Membela Pancasila Sampai Mati" atau "Dengan Pancasila Kita Tegakkan Keadilan" menjadikan Pancasila seolah dikepung ancaman dramatis atau lebih buruk lagi, hanya dianggap sebatas instrumen tujuan. Akibatnya, kekecewaan bisa mudah mencuat jika slogan-slogan itu tidak menjadi pantulan realitas kehidupan masyarakat.
Karena itu, Pancasila harus dilihat sebagai ideologi, sebagai cita-cita. Maka secara otomatis akan tertanam pengertian di alam bawah sadar rakyat, pencapaian cita- cita, seperti kehidupan rakyat yang adil dan makmur, misalnya, harus dilakukan bertahap. Dengan demikian, kita lebih leluasa untuk merencanakan aneka tindakan guna mencapai cita-cita itu.
Selain perlunya penegasan bahwa Pancasila adalah cita-cita, hal penting lain yang dilakukan untuk merevitalisasi Pancasila dalam tataran ide adalah mencari maskot. Meski dalam hal ini ada pandangan berbeda karena dengan memeras Pancasila berarti menggali kubur Pancasila itu sendiri, namun dari sisi strategi kebudayaan adalah tidak salah jika kita mengikuti alur pikir Soekarno, jika perlu Pancasila diperas menjadi ekasila, Gotong Royong. Mungkin inilah maskot yang harus dijadikan dasar strategi kebudayaan guna penerapan Pancasila. Pendeknya, ketika orang enggan menyebut dan membicarakan Pancasila, Gotong Royong dapat dijadikan maskot dalam rangka revitalisasi Pancasila.
KETERKAITAN IDENTITAS NASIONAL DENGAN INTEGRASI
NASIONAL INDONESIA
Berbagai peristiwa sejarah di negeri ini telah menunjukkan bahwa hanya persatuan dan kesatuanlah yang membawa negeri Indonesia ini menjadi negeri yang besar. Besarnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tidaklah mengalami proses kejayaan yang cukup lama, karena pada waktu itu persatuan cenderung dipaksakan melalui ekspansi perang dengan menundukkan Negara- Negara tetangga.
Sangat berbeda dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang sebelum proklamasi tersebut telah didasari keinginan kuat dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersatu dengan mewujudkan satu cita-cita yaitu bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa persatuan (Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928)
Dilihat dari banyak ragamnya suku, bangsa, ras, bahasa dan corak budaya yang ada membuat bangsa ini menjadi rentan pergesekan, oleh karena itu para pendiri Indonesia telah menciptakan Pancasila sebagai dasar bernegara.
Dilihat dari bentuknya Pancasila merupakan pengalaman sejarah masa lalu untuk menuju sebuah cita-cita yang luhur. Pancasila dilambangkan seekor burung Garuda yang mana burung tersebut dalam kisah pewayangan melambangkan anak yang berjuang mencari air suci untuk ibunya, sedangkan pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika berartikan berbeda tetapi tetap satu. Kemudian tergantung di dada burung tersebut sebuah perisai yang mana biasanya perisai adalah alat untuk menahan serangan perang pada jaman dulu, jadi kalau diartikan untuk menjaga integritas bangsa Indonesia baik itu ancaman dari dalam maupun dari luar yaitu dengan menggunakan perisai yang didalam nya terkandung lima sila.
Dalam pidato bahasa Inggris di Washington Sukarno telah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari bangsa Amerika yang mana Sukarno pada waktu itu mengenalkan ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Panca berarti Lima dan sila berarti landasan atau dasar yang mana dasar pertama Negara Indonesia ini dalah berdasar Ketuhanan, kedua berdasar Kemanusiaan, ketiga persatuan , dan keempat adalah demokrasi, serta kelima adalah keadilan social.
Seringkali bangsa kita ini mengalami disintegrasi dan kemudian bersatu kembali konon kata beberapa tokoh adalah berkat kesaktian Pancasila. Sampai pemerintah juga menetapkan hari kesaktian pancasila tanggal 1 Oktober. Hal ini menunjukan bahwa sebenarnya Pancasila hingga saat ini masih kuat relevansinya bagi sebuah ideology Negara seperti Indonesia ini.
Untuk itu dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa hakikat identitas asional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam Pembukaan beserta UUD kita, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional.
oleh : RANGGA ADITYA N (UNPAD)
Konsekuensi dan implikasinya adalah identitas nasional juga sesuatu yang terbuka, dinamis, dan dialektis untuk ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan funsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.
Krisis multidimensi yang kini sedang melanda masyarakat kita menyadarkan bahwa pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan Identitas Nasional kita telah ditegaskan sebagai komitmen konstitusional sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri negara kita dalam Pembukaan, khususnya dalam Pasal 32 UUD 1945 beserta penjelasannya, yaitu :
“Pemerintah memajukan Kebudayan Nasional Indonesia “
yang diberi penjelasan :
” Kebudayan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat ebagi puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia “.
Kemudian dalam UUD 1945 yang diamandemen dalam satu naskah disebutkan dalam Pasal 32
1. Negara memajukan kebudayan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memeliharra dan mengembangkan nilai-nilai budaya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
Dengan demikian secara konstitusional, pengembangan kebudayan untuk membina dan mengembangkan identitas nasional kita telah diberi dasar dan arahnya, terlepas dari apa dan bagaimana kebudayaan itu dipahami yang dalam khasanah ilmiah terdapat tidak kurang dari 166 definisi sebagaimana dinyatakan oleh Kroeber dan Klukhohn di tahun 1952
Kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (working definition), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.
Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (values) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan/psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan.
Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau world culture) telah terlihat semenjak lama. Cikal bakal dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini ( Lucian W. Pye, 1966 ).
Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antarbangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan.
Ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan
1. Berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional.
2. Penyebaran prinsip multikebudayaan (multiculturalism), dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya.
3. Berkembangnya turisme dan pariwisata.
4. Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain.
5. Berkembangnya mode yang berskala global, seperti pakaian, film dan lain lain.
6. Bertambah banyaknya event-event berskala global, seperti Piala Dunia FIFA.
Munculnya arus globalisme yang dalam hal ini bagi sebuah Negara yang sedang berkembang akan mengancam eksistensinya sebagai sebuah bangsa. Sebagai bangsa yang masih dalam tahap berkembang kita memang tidak suka dengan globalisasi tetapi kita tidak bisa menghindarinya. Globalisasi harus kita jalani ibarat kita menaklukan seekor kuda liar kita yang berhasil menunggangi kuda tersebut atau kuda tersebut yang malah menunggangi kita. Mampu tidaknya kita menjawab tantangan globalisasi adalah bagaimana kita bisa memahami dan malaksanakan Pancasila dalam setiap kita berpikir dan bertindak.
Persolan utama Indonesia dalam mengarungi lautan Global ini adalah masih banyaknya kemiskinan, kebodohan dan kesenjangan sosial yang masih lebar. Dari beberapa persoalan diatas apabila kita mampu memaknai kembali Pancasila dan kemudian dimulai dari diri kita masing-masing untuk bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, maka globalisasi akan dapat kita arungi dan keutuhan NKRI masih bisa terjaga.
REVITALISASI PANCASILA SEBAGAI PEMBERDAYAAN IDENTITAS NASIONAL
Suatu bangsa harus memiliki identitas nasional dalam pergaulan internasional. Tanpa national identity, maka bangsa tersebut akan terombang-ambing mengikuti ke mana angin membawa. Dalam ulang tahunnya yang ke-62, bangsa Indonesia dihadapkan pada pentingnya menghidupkan kembali identitas nasional secara nyata dan operatif.Identitas nasional kita terdiri dari empat elemen yang biasa disebut sebagai konsensus nasional. Konsensus dimaksud adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
revitalisasi Pancasila harus dikembalikan pada eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Karena ideologi adalah belief system, pedoman hidup dan rumusan cita-cita atau nilai-nilai (Sergent, 1981), Pancasila tidak perlu direduksi menjadi slogan sehingga seolah tampak nyata dan personalistik. Slogan seperti "Membela Pancasila Sampai Mati" atau "Dengan Pancasila Kita Tegakkan Keadilan" menjadikan Pancasila seolah dikepung ancaman dramatis atau lebih buruk lagi, hanya dianggap sebatas instrumen tujuan. Akibatnya, kekecewaan bisa mudah mencuat jika slogan-slogan itu tidak menjadi pantulan realitas kehidupan masyarakat.
Karena itu, Pancasila harus dilihat sebagai ideologi, sebagai cita-cita. Maka secara otomatis akan tertanam pengertian di alam bawah sadar rakyat, pencapaian cita- cita, seperti kehidupan rakyat yang adil dan makmur, misalnya, harus dilakukan bertahap. Dengan demikian, kita lebih leluasa untuk merencanakan aneka tindakan guna mencapai cita-cita itu.
Selain perlunya penegasan bahwa Pancasila adalah cita-cita, hal penting lain yang dilakukan untuk merevitalisasi Pancasila dalam tataran ide adalah mencari maskot. Meski dalam hal ini ada pandangan berbeda karena dengan memeras Pancasila berarti menggali kubur Pancasila itu sendiri, namun dari sisi strategi kebudayaan adalah tidak salah jika kita mengikuti alur pikir Soekarno, jika perlu Pancasila diperas menjadi ekasila, Gotong Royong. Mungkin inilah maskot yang harus dijadikan dasar strategi kebudayaan guna penerapan Pancasila. Pendeknya, ketika orang enggan menyebut dan membicarakan Pancasila, Gotong Royong dapat dijadikan maskot dalam rangka revitalisasi Pancasila.
KETERKAITAN IDENTITAS NASIONAL DENGAN INTEGRASI
NASIONAL INDONESIA
Berbagai peristiwa sejarah di negeri ini telah menunjukkan bahwa hanya persatuan dan kesatuanlah yang membawa negeri Indonesia ini menjadi negeri yang besar. Besarnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tidaklah mengalami proses kejayaan yang cukup lama, karena pada waktu itu persatuan cenderung dipaksakan melalui ekspansi perang dengan menundukkan Negara- Negara tetangga.
Sangat berbeda dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang sebelum proklamasi tersebut telah didasari keinginan kuat dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersatu dengan mewujudkan satu cita-cita yaitu bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa persatuan (Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928)
Dilihat dari banyak ragamnya suku, bangsa, ras, bahasa dan corak budaya yang ada membuat bangsa ini menjadi rentan pergesekan, oleh karena itu para pendiri Indonesia telah menciptakan Pancasila sebagai dasar bernegara.
Dilihat dari bentuknya Pancasila merupakan pengalaman sejarah masa lalu untuk menuju sebuah cita-cita yang luhur. Pancasila dilambangkan seekor burung Garuda yang mana burung tersebut dalam kisah pewayangan melambangkan anak yang berjuang mencari air suci untuk ibunya, sedangkan pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika berartikan berbeda tetapi tetap satu. Kemudian tergantung di dada burung tersebut sebuah perisai yang mana biasanya perisai adalah alat untuk menahan serangan perang pada jaman dulu, jadi kalau diartikan untuk menjaga integritas bangsa Indonesia baik itu ancaman dari dalam maupun dari luar yaitu dengan menggunakan perisai yang didalam nya terkandung lima sila.
Dalam pidato bahasa Inggris di Washington Sukarno telah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari bangsa Amerika yang mana Sukarno pada waktu itu mengenalkan ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Panca berarti Lima dan sila berarti landasan atau dasar yang mana dasar pertama Negara Indonesia ini dalah berdasar Ketuhanan, kedua berdasar Kemanusiaan, ketiga persatuan , dan keempat adalah demokrasi, serta kelima adalah keadilan social.
Seringkali bangsa kita ini mengalami disintegrasi dan kemudian bersatu kembali konon kata beberapa tokoh adalah berkat kesaktian Pancasila. Sampai pemerintah juga menetapkan hari kesaktian pancasila tanggal 1 Oktober. Hal ini menunjukan bahwa sebenarnya Pancasila hingga saat ini masih kuat relevansinya bagi sebuah ideology Negara seperti Indonesia ini.
Untuk itu dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa hakikat identitas asional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam Pembukaan beserta UUD kita, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional.
oleh : RANGGA ADITYA N (UNPAD)
Langganan:
Postingan (Atom)